Negara Ambil Alih 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan PT RAPP, Sejumlah Dugaan Pelanggaran Terungkap

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Negara Ambil Alih 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan PT RAPP, Sejumlah Dugaan Pelanggaran Terungkap

Jumat, 20 November 2026 Last Updated 2026-11-20T08:42:42Z

 


RIAU.TrilogiNews – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam penertiban kawasan hutan dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE), yang terafiliasi dengan pengusaha Sukanto Tanoto, tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah kemudian melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut keputusan tersebut. Langkah ini bertujuan mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menertibkan pemanfaatan kawasan yang dinilai bermasalah.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan izin PT RAPP dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas PKH Tertibkan PT Gemilang Sawit Lestari

Tidak hanya PT RAPP, dalam kegiatan yang sama Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Penertiban tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit pada areal seluas sekitar 42 hektare.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga turut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan terhadap permohonan tersebut. Pemerintah juga melakukan penguasaan kembali terhadap areal pabrik dan kebun kelapa sawit milik PT GSL.

Pemulihan Lingkungan Jadi Perhatian

Penertiban kawasan hutan ini dinilai penting mengingat dampak kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan hutan dalam menyimpan karbon, serta mempersempit habitat berbagai satwa liar, termasuk gajah Sumatera.

Karena itu, langkah penertiban diharapkan tidak berhenti pada penguasaan kembali kawasan, tetapi juga harus diikuti dengan pemulihan lingkungan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Kegiatan penertiban ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Hadir pula Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan komitmen untuk terus melakukan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan, memperkuat perlindungan lingkungan, serta memastikan aset negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

×
Berita Terbaru Update