JAMBI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Elang Tiga Hambalang Jambi melalui kuasa hukumnya, MF. Mubarak, SH, secara tegas meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi.
Pernyataan itu disampaikan Mubarak pada Senin, 16 Februari 2026. Ia mendesak Gubernur Jambi, Al Haris, Kapolda Jambi, Kejati Jambi, serta Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, Kapolres Muaro Jambi, dan Kejari Muaro Jambi untuk benar-benar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas perusahaan tersebut.
Menurut Mubarak, pemeriksaan harus mencakup izin produksi, izin lahan, serta kepatuhan pembayaran pajak perusahaan kepada negara. “Kami meminta dilakukan audit dan evaluasi total. Periksa izin produksinya, periksa izin lahannya, dan cek pembayaran pajaknya. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Mubarak mengaku geram terhadap praktik mafia tanah yang diduga bermain di balik penguasaan lahan. Ia menilai, jika benar terjadi pelanggaran, maka hal tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami murka jika ada mafia tanah yang hanya memperkaya diri sendiri dan tidak memenuhi tanggung jawab kepada negara. Bila ada kepala desa yang terlibat kongkalikong dengan mafia tanah, segera tangkap. Termasuk apabila ada aparat penegak hukum yang bermain, harus ditindak tegas sesuai kode etik. Sebagai abdi negara, mereka wajib menegakkan aturan, bukan menjadi penghianat,” ujarnya dengan nada tegas.
LBH Elang Tiga Hambalang Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan profesional guna memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat Muaro Jambi.
